Achmad Sarjono
JAYAPURA - Kasubditbintibsos Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H. dan rombongan tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura serta disambut hangat oleh Dirbinmas Polda Papua, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, S.I.K. bersama Staf Ditbinmas Polda Papua pada hari Kamis (12/10/2023).
Kedatangan Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H. di wilayah hukum Polda Papua untuk menyambangi beberapa tokoh Papua yang mempunyai pengaruh dan dipandang oleh masyarakat Papua. Kombes Pol Hari mengajak para tokoh Papua tersebut untuk mengimbau masyarakat agar turut aktif berpartisipasi bersama Polri menjaga situasi kamtibmas di Papua tetap kondusif.
Sambang tokoh yang berpengaruh ini merupakan bagian dari kegiatan _Cooling System_ sehingga diharapkan setiap tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Beberapa tokoh Papua yang disambangi Kombes Pol Hari Purnomo, sebagai berikut:
1. Bapak H. Abdul Kahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I. Tokoh Agama yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Masjid Raya Baiturrahim Jayapura;
2. Bapak Ali Kabiay, Tokoh Pemuda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tokoh Pemuda Papua;
3. Bapak Pendeta MPH. Maure S.Th.;
4. Bapak Pendeta Albert Suebu, S.Th. Tokoh Agama yang menjabat Ketua Klasis GKI Sentani;
5. Bapak Pendeta Paul Monim, S.Th. Tokoh Agama yang menjabat Ketua Klasis GKII, Dafonsoro;
6. Bapak Pendeta George Sorontouw, M.Th. Tokoh Agama yang menjabat Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ).
Adapun pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Kombes Hari Purnomo antara lain:
1. Dalam rangka Pemilu 2024, Binmas Polri sebagai fungsi preemtif bertugas menjaga situasi politik tetap terjaga kondusif baik menjelang, pada saat, maupun pasca Pemilu 2024. Dan yang perlu diwaspadai adalah adanya Polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat meskipun polarisasi dalam kancah pesta demokrasi itu tidak bisa dihindari namun kita harus bisa meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak buruk polarisasi yaitu perpecahan dan perselisihan yang mengarah terjadinya konflik.
2. Menjelang Pemilu 2024, dipastikan akan ada banyak berita palsu dan hoax tersebar di wilayah Papua yang memicu konflik. Perlunya peningkatan literasi agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi, yang salah satunya politik identitas yang mana para pendukung saling menjatuhkan. Diimbau juga agar para pendukung tidak euforia jika paslonnya menang dan untuk para pendukung paslon yang kalah agar tidak membuat hoax yang memicu konflik.
3. Masyarakat cenderung lebih mendengar dan patuh kepada para tokoh daripada pemerintah. Maka dari itu, diperlukan sinergitas antar para tokoh dengan pemerintahan demi membantu TNI-Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif.
4. Binmas Polri juga tergabung dalam operasi Damai Cartenz sebagai Satgas Preemtif untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di 5 wilayah Papua dari serangan KKB. Terdapat pada Program "Koteka" yang betugas untuk menyambangi tokoh-tokoh elit Papua.
Para tokoh juga memberikan masukan dan saran antara lain:
1. Sinergitas Polri dan para tokoh perlu ditingkatkan dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif baik menjelang, saat, dan pasca Pemilu 2024. Salah satu upaya, akan dilaksanakan Konferensi Nasional, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 23 s.d. 26 Oktober 2023.
2. agar Polda mengakomodir para tokoh di Papua untuk mengadakan event baik secara formal maupun informal untuk meningkatkan literasi anti hoax. Papua mendapatkan otonomi khusus dimana sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Namun sebaliknya, hal tersebut malah dimanfaatkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk berpolitik agar mendapat simpati dari masyarakat.
3. pada FKUB yang akan datang, akan diagendakan pembahasan terkait situasi Pemilu 2024. Para tokoh diminta agar bersatu dan menrangkul masyarakat untuk turut mendukung program _Cooling System_.
4. Terdapat permasalahan dimana lokasi Gereja tidaklah berada di daerah kampung, namun terdapat satupun pos polisi. Hal ini diharapkan oleh tokoh setempat agar Polda/Polres mendirikan pos polisi dan penyerahan kekuatan Bhabinkamtibmas oleh "Raja" setempat.
5. Masyarakat sebagai peserta pemilih pada Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali diharapkan menggunakan haknya dengan benar dan tidak golput. Pesta demokrasi secara bahasa harus dimulai dan dilaksanakan dengan sukacita, sehingga tidaklah benar jika dimulai dengan rencana-rencana tidak baik yang dapat menimbulkan perselisihan.
6. Terdapat pengalaman dimana masyarakat tidak ingin menggunakan hak memilihnya pada saat Pemilu, yang pada akhirnya pemerintah memberikan suatu bantuan dengan maksud agar masyarakat tidak golput. Dalam hal ini, para tokoh akan turut membantu dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dan tidak golput.
Hidajat 
